Tanyakan Isu-Isu Keislaman dan Demokrasi

Jakarta, NU Online
Sebanyak enam orang anggota Parlemen Uni Eropa berkunjung ke PBNU untuk meningkatkan hubungan lebih lanjut dan mendiskusikan perkembangan demokrasi dan dunia Islam di Indonesia, khususnya peran-peran yang dimainkan oleh PBNU pada Jum’at 24/11 di Gd. PBNU.

Beberapa isu penting yang menjadi pembicaraan adalah masalah perda syariah, radikalisme dikalangan umat Islam, dan peran-peran yang dimainkan oleh NU dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia.

Tentang perda syariah, Sekjen PBNU Dr. Endang Turmudi mengungkapkan bahwa perda syariah secara resmi diberlakukan di Aceh. Daerah lainnya yang menerapkan perda syariah sebenarnya adalah perda anti maksiat yang timbul karena adanya otonomi daerah yang memungkinkan masing-masing daerah membuat aturan sesuai kondisi lokal daerahnya.

“Perda syariat Islam itupun belum disepakati sepenuhnya oleh kalangan umat Islam sendiri karena banyak diantara golongan Islam yang menentangnya,” tandasnya.

PBNU sendiri bersikap untuk tidak setuju dengan perda syariat karena negara kita bukan negara agama. Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dalam pernyataannya beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa yang paling penting adalah menanamkan nilai-nilai Islam, bukan memformalkannya dalam bentuk perda syariat.

Sementara itu berkaitan dengan menguatnya konservatifme Islam di Indonesia, Endang mengungkapkan hal ini disebabkan oleh anak-anak muda Indonesia yang sebelumnya belajar di Timur Tengah. “Mereka membawa nilai-nilai dari Timur Tengah dan berusaha menerapkannya di Indonesia,” tuturnya

Ketua PBNU Abdul Aziz Ahmad yang turut dalam pertemuan tersebut menambahkan bahwa kondisi ketidakpastian akibat konflik yang melanda di Timur Tengah amat mempengaruhi pemikiran anak muda Indonesia yang belajar di sana. “Hasilnya tentu akan berbeda jika mereka belajar di Eropa atau Australia,” tegasnya.

Hal tersebut juga ditanggapi oleh Wasekjen PBNU Ir. Iqbal Sullam yang mengatakan bahwa dalam mencapai demokrasi, dunia Barat juga mengalami perjuangan yang berdarah-darah dan kondisi Balkan yang merupakan bagian dari Eropa belum sepenuhnya kondusif. “Kita masih sama-sama belajar dan bisa juga nilai-nilai dari Indonesia yang dapat diambil untuk mengembangkan demokrasi di Barat,” tegas Iqbal.

Berkaitan dengan demokrasi di NU, Endang menjelaskan bahwa NU bukan merupakan organisasi politik dan menghargai pilihan-pilihan warganya untuk mendirikan partai politik atau memiliki afiliasi politik tertentu.

Anggota parlemen Eropa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Hartmut Nassauer dari Jerman, Bert Doorn dari Belanda, Alojz Peterle dari Slovenia, Robert Goebbels dari Luxemburg, Barbara Weiler dari German, Jules Maaten dari Belanda. Mereka merupakan anggota dari berbagai komite seperti komite kebebasan sipil, komite perlindungan konsumen, komite  hubungan luar negeri, komite lingkungan, kesehatan publik dan keamanan makanan.

Sementara itu PBNU diwakili oleh Sekjen PBNU Endang Turmudi, Ketua PBNU Abdul Aziz Ahmad dan Wakil Sekjen PBNU Iqbal Sullam. Pertemuan berlangsung sekitar 1 jam, mulai pukul 10.00-11.00 WIB. (mkf)