Warta

Gus Dur: Syariat Islam Tak Perlu Negara Islam

Kamis, 19 April 2007 | 07:42 WIB

Jakarta, NU Online
Mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tak setuju jika pelaksanaan syariat Islam harus diikuti dengan pendirian negara Islam. Menurutnya, syariat Islam memang harus dilaksanakan, tapi tak perlu ada negara Islam.

“Syariat Islam itu diadakan untuk dilaksanakan. Tapi melaksanakan syariat itu tidak harus dengan adanya negara Islam. Ini bedanya,” tegas Gus Dur sebagaimana dilansir www.gusdur.net.

<>

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengatakan, pendapat tersebut pernah ia kemukakan juga suatu saat dirinya ditanya oleh aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), soal kewajiban melaksanakan syariat Islam.

“Saya itu setiap hari bersyariat. Saya nggak pernah meninggalkan syariat. Tapi saya tidak pernah menjadi orang seperti mereka itu (menginginkan negara Islam, Red),” tambah Ketua Umum Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Formalisasi syariat Islam ini juga masih diperjuangkan oleh partai berasas Islam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kekhawatiran itu, kata Gus Dur membuat Muhammadiyah menerbitkan surat edaran untuk organisasi otonomnya, supaya tidak menjalin kerja sama dengan PKS.

“PP Muhammadiyah merasa, PKS itu tidak berjuang untuk kepentingan bersama sebagai bangsa, tapi hanya untuk kepentingan yang lebih sempit. Itu alasannya! Itu bagus sekali,” kata Gus Dur menanggapi terbitnya Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 149 Kep/1.0/b/2006 tentang Kebijakan PP Muhammadiyah tentang Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah.

Dikatakan Gus Dur, sejak awal NU dan Muhammadiyah adalah tulang punggung nasionalisme. “Maka, adanya surat edaran PP Muhammadiyah itu menjadi sangat penting sekali,” ujarnya.

Gus Dur menilai sikap nasionalisme inilah yang membedakan PKS dengan NU maupun Muhammadiyah. “Saya pernah ketemu almarhum Syeikh Abdul Aziz bin Baz. Menurut dia, kalau bukan negara Islam, ya bukan negara. Kalau itu yang diusung PKS, terus terang saja NU juga keberatan,” tandasnya.

Mengapa? Gus Dur menjelaskan karena pada Muktamar ke-9 di Banjarmasin tahun 1935, NU sudah menyatakan, untuk melaksanakan syariat Islam, itu tidak wajib adanya negara Islam. “Kalau mbalik (kembali) lagi nuruti (mengikuti) PKS, ya kita akan rugi,” imbuhnya.

Bukan Musuh

Pada saat sama, Gus Dur menyatakan kegembiraannya, karena kemampun organisasi Islam moderat kini kian baik dan disegani. “Kemampuan organisasi moderat Islam semakin baik, hingga mereka bisa mengatasi kaum garis keras,” ujarnya.

Namun demikian Gus Dur mengingatkan, bahwa massa garis keras itu bukanlah musuh, melainkan saudara. “Kita dudukkan masalahnya dulu. Yang kita tentang itu tindakan kekerasan itu, bukan orangnya,” pesannya. (rif)