Muslim dan Biksu Myanmar Kunjungi PBNU

Jakarta, NU Online
Satu rombongan yang terdiri dari muslim dan biksu dari Myanmar melakukan kunjungan ke PBNU. Mereka meminta dukungan dalam mengatasi bencana Nargis yang baru melanda negeri tersebut dan upaya demokratisasi di negeri yang kini dipimpin oleh militer.

Anggota rombongan diantaranya Muhammad Taher, muslim dari Rangoon University yang sudah meninggalkan negera tersebut sejak tahun 1982 dengan alasan agama dan saat ini menjabat direktur eksekutif Kaladan News Agency di Bangladesh.<>

Selain itu adalah Soe Aung, juru bicara The National Council of the Union of Burma (NCUB) yang merupakan organisasi paying terbesar untuk kaum pro-demokrasi dan Roshan Johan, direktur eksekutif Asean Inter-Parliamentary Mymar Caucus (AIPMC)

Muhammad Taher menjelaskan muslim di Myamar yang jumlahnya sekitar 4 persen atau 800 ribu jiwa dari total penduduk ini mengalami banyak hambatan dalam menjalani kehidupan dan beribadah.

Beberapa hambatan yang dialami pemeluk agama minoritas adalah pelarangan membangun masjid untuk tempat ibadah, pelarangan pendirian ormas agama sehingga tidak memungkinkan membeli asset bagi organisasi, pelarangan peringatan hari besar Islam, termasuk Idul Adha, pembatasan Qur’an, pembatasan haji dan hal lainnya yang mengurangi kebebasan untuk menjalankan ibadah.

Mengenai badai Nargis yang melanda negeri itu tiga pekan lalu, anggota rombongan memperkirakan sekitar 200 ribu jiwa tewas dan 2 juta lainnya merana. Saat ini para pengungsi mengalami kekurangan makan, air bersih, obat-obatan dan tempat yang layak. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah Burma masih membatasi bantuan yang datang dari luar negeri sehingga para korban semakin menderita.

Atas berbagai persoalan tersebut, KH Hasyim Muzadi menyatakan siap memberikan bantuan yang diperlukan. Dalam hal ini, PBNU akan memberikan dukungan, salah satunya dengan menyampaikan pada Sekjen Asean Surin Pitsuwan yang akan berkunjung ke PBNU dalam waktu dekat.

Ia menuturkan, perjuangan untuk mencapai kebebasan memerlukan waktu dan tahapan yang panjang. “Indonesia sendiri membutuhkan waktu lebih dari 60 tahun untuk menjadi negera yang demokratis,” katanya.

Selain, itu beberapa ulama Mymar akan diundang untuk mengikuti International Conference of Islamic Scholars (ICIS) ke-3 yang akan diselenggarakan pada akhir Juli mendatang. (mkf)